LP3M UMY Fokus Pada Community Engagement untuk Percepatan Penanganan Covid-19

9 Mei 2020, oleh: Novia-LP3M

Sumber: Harian Jogja (

https://pengabdianumy.harianjogja.com/read/2020/05/08/559/1038681/lp3m-umy-fokus-pada-community-engagement-untuk-percepatan-penanganan-covid-19)

Sebagai upaya aktif mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia, Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) mendorong Pemerintah agar benar-benar melibatkan masyarakat atau community engagement sebagai garda terdepan dalam mempercepat penanganan Covid-19.

UMY sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia terus berkomitment untuk mendorong Community Engagement melawan Covid-19, terus berkomunikasi dengan para stakeholders, civitas akademika, serta Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk bersama melawan Covid-19. Per 14 Maret 2020, UMY telah mengeluarkan Kebijakan Mitigasi Covid-19, melibatkan civitas akademika dan stakeholders dalam implementasi Kebijakan Mitigasi Covid-19 tersebut.

Dari sisi riset dan pengabdian kepada masyarakat, LP3M UMY menandai berbagai upaya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah, memerlukan respon masyarakat dalam bentuk community engagement. Hal ini mengingat tren yang terkonfirmasi dan korban jiwa akibat Covid-19 masih terus naik.

Sejak awal, Covid-19 telah menyebar di Indonesia lebih dari 2 (dua) bulan sejak kasus pertama terkonfirmasi Covid 19 diumumkan oleh Presiden pada 2 Maret 2020 yang lalu. Secara statistik, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) mencatat data per 1 Mei 2020, covid-19 sejumlah 3,181,642, dengan jumlah korban meninggal 224,301 jiwa. Secara nasional, per 1 Mei, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 sejumlah 10.551, sembuh 1.591, dan korban meninggal sejumlah 800 jiwa.

Kepala LP3M UMY, Gatot Supangkat,menegaskan bahwa community engagement ini diharapkan menjadi strategi krusial Pemerintah, melengkapi berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah, baik untuk pencegahan penyebaran, percepatan penanganan, pelayanan, maupun mengatasi dampak Covid-19.  Berbagai kebijakan terkait Covid-19 secara kelembagaan terbagi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kementerian/lembaga non-kementerian dan pemerintah daerah. Sementara dari sisi sasaran kebijakan terkait Covid-19 meliputi semua sector yang diampu oleh berbagai kementerian. Dari sisi stakeholders, kebijakan diperuntukkan bagi dunia usaha terkait PPh, insentif serta fasilitas. Kebijakan bagi UMKM seperti penundaan angsuran pokok dan bunga, restrukturisasi kredit, dll. Kebijakan untuk Kelas Menengah seperti PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja industri manufaktur dengan penghasilan hingga 200 juta per tahun, anggaran Kartu Pra Kerja dll. Kebijakan untuk Masyarakat Miskin seperti BTL, PHK, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, logistik sembako, dll.

Strategi community engagement ini diperlukan oleh Pemerintah untuk memperlambat transmisi Covid-19 dan melindungi masyarakat secara luas. Hal ini disampaikan oleh Dyah Mutiarin, selaku Kepala Divisi Riset LP3M UMY, dalam community engagement, untuk meminimalkan penyebaran Covid-19, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran social, sadar untuk berpartisipasi mencegah infeksi dan transmisi Covid-19. Masyarakat perlu sadar berdisiplin dalam menerapkan protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melawan Covid-19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, Penetapan sebagai Bencana Nasional, perlu diperhatikan seluruh komponen masyarakat. Covid-19 merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia yang memerlukan komitmen social masyarakat untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah.  Masyarakat perlu memahami serta mengadopsi pengetahuan, perilaku, dan persepsi tentang Covid-19, sehingga respon public bersamaan dengan kepercayaan public kepada Pemerintah, diharapkan memegang peran dalam mencegah Covid-19 dan meluasnya dampak bagi masyarakat.

Dalam community engagement ini diperlukan komunikasi proaktif dua arah antara Pemerintah dan masyarakat. Informasi akurasi data dan transparansi penanganan Covid-19 merupakan titik temu antara penerapan berbagai kebijakan dengan respon masyarakat. Hal ini dapat dilatarbelakangi supaya tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun demikian, dalam community engagement, pemerintah perlu menerapkan model komunikasi partisipatif yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memproduksi dan mengelola informasi Covid-19 ini secara mandiri.

Kepala Divisi Pengabdian pada Masyarakat, Adhianty Nurjanah, menyatakan, hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui pembentukan call center  dan bisa bekerjasama dengan komunitas tangguh bencana, puskesmas setempat, RT, RW yang merupakan lingkungan terkecil jadikan mereka sebagai komunikator, mediator yang mudah dijangkau oleh masyarakat sampai level terendah.  Dengan demikian jika terdapat hambatan komunikasi dalam penanganan Covid-19 ini, bisa mudah dengan cepat tertangani. Selain itu juga model komunikasi partisipatif ini juga dapat mengurangi hoax yang sering beredar di masyarakat saat Covid-19 ini. Pada saat ini masyarakat juga mengalami infodemic yaitu kondisi saat masyarakat menerima informasi yang sangat banyak dari berbagai sumber, namun akurasi data dan sumber masih menjadi persoalan.

Untuk mengefektifkan community engagement juga diperlukan edukasi kepada masyarakat secara massif dan strategi penyampaian pesan edukatif yang efektif kepada masyarakat. Pemerintah harus membuat kampanye sosial (social campaign) secara massif mengenai hal-hal terkait covid-19 . Menggunakan bahasa yang lugas, mudah dipahami, jika perlu menggunakan bahasa local atau daerah setempat sehingga mudah dicerna sampai level bawah. Selama ini pesan yang disampaikan kepada masyarakat masih sulit dipahami oleh masyarakat level bawah contohnya social distancing ataupun physical distancing susah dipahami oleh masyarakat menengah ke bawah.

Editor: Budi Cahyana